SEMARANG — Rehabilitasi Gereja Immanuel atau Gereja Blenduk Kota Semarang kembali menjadi sorotan. Proyek Tahun Anggaran 2024 dengan nilai penawaran Rp26.235.929.141,30 itu diduga belum memberikan hasil maksimal karena sekitar 5–6 titik pada bagian kubah masih dilaporkan bocor.

Informasi yang dihimpun, Selasa (17/11/2026), menyebutkan bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, pihak pendeta telah mengingatkan adanya persoalan terkait rehabilitasi. Namun, peringatan tersebut diduga belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan hingga kini.

Seorang petugas keamanan yang tidak mau disebut namanya mengaku masih menemukan sekitar 5–6 titik kebocoran pada kubah. Kondisi ini menjadi perhatian karena perbaikan atap dan kubah merupakan salah satu pekerjaan utama dalam proyek rehabilitasi bangunan bersejarah tersebut.

Dokumen proyek mencatat rehabilitasi dilaksanakan mulai 8 Mei 2024 hingga akhir Desember 2024. Lingkup pekerjaan meliputi bangunan tambur dan menara, perbaikan atap kubah, pekerjaan mekanikal elektrikal (ME), serta landscape. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Wira Bina Prasamnya melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I BPPW Jawa Tengah sekarang bernama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jateng, dengan PPK Eko Priyo Prastyo, S.T.

Persoalan kebocoran disebut pernah dibahas dalam rapat antara Majelis Gereja, PPK, dan kontraktor pada masa pemeliharaan. Namun, hingga sekarang, kebocoran kubah dilaporkan belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain kebocoran, terdapat pula catatan mengenai dugaan pengelupasan cat pada dinding yang disinyalir berkaitan dengan kualitas pekerjaan acian atau plesteran. Temuan itu masih memerlukan pemeriksaan langsung untuk memastikan penyebabnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan mutu pekerjaan, tanggung jawab kontraktor selama masa pemeliharaan, serta tindak lanjut dari pihak pelaksana kegiatan. Mengingat Gereja Blenduk merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah penting bagi Kota Semarang, kualitas pekerjaan konservasi seharusnya menjadi perhatian khusus.

Karena itu, PPK dan BPPW Jawa Tengah didorong memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab masih terjadinya kebocoran pada 5–6 titik kubah, hasil pemeriksaan pekerjaan, tindak lanjut keluhan pihak gereja, serta tanggung jawab kontraktor apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Hal lain yang perlu dipastikan adalah pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan status serah terima akhir hasil rehabilitasi kepada Majelis Gereja.

Publik berhak mengetahui sejauh mana kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam proyek konservasi bangunan bersejarah tersebut. Jangan sampai rehabilitasi yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah justru menyisakan persoalan yang harus terus ditanggung oleh pengelola bangunan.