Tegal – Menjelang penutupan masa pendaftaran bakal calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Tegal 2027, dinamika politik di sejumlah wilayah mulai menjadi perhatian masyarakat. Isu dugaan kemunculan “calon boneka” mencuat dan memantik keresahan warga.


Dugaan tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya figur yang sengaja dimunculkan dalam kontestasi Pilkades untuk menggugurkan kandidat tertentu melalui celah tahapan seleksi administrasi. Meski demikian, dugaan ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.


Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pesta demokrasi di tingkat desa berpotensi kehilangan esensi sebenarnya. Pilkades yang semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi pembangunan, justru dikhawatirkan berubah menjadi arena persaingan yang sarat kepentingan.


Kegelisahan itu salah satunya disampaikan H. Sopan, warga Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat pada prinsipnya telah memiliki kedewasaan dalam menyikapi hasil Pilkades yang akan datang.


Menurutnya, siapa pun figur yang nantinya memperoleh kemenangan secara sah melalui proses demokratis, masyarakat siap menerima dan menghormati hasil tersebut.


Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan harus dibangun di atas proses yang jujur, adil, transparan, dan tidak dicederai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.


“Jangan sampai ada pihak yang sengaja memunculkan calon bayangan hanya untuk menggugurkan kandidat tertentu. Demokrasi desa harus berjalan secara sehat, bukan dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang,” demikian substansi kegelisahan yang disuarakan warga.


Masyarakat berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tegal 2027 dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kesetaraan bagi setiap bakal calon.


Panitia penyelenggara maupun instansi terkait juga diharapkan menjalankan proses verifikasi dan seleksi administrasi secara objektif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa intervensi maupun perlakuan diskriminatif.


Pada akhirnya, Pilkades bukan sekadar perebutan jabatan kepala desa, melainkan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan dan masa depan masyarakat desa.


Jangan sampai demokrasi yang seharusnya menjadi milik rakyat justru berubah menjadi panggung permainan kepentingan. Sebab, kemenangan yang lahir dari proses tidak sehat hanya akan meninggalkan persoalan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.