SEMARANG – Jabatan Ketua RT semestinya menjadi amanah untuk melayani warga, bukan alat untuk menakut-nakuti atau membungkam kritik. Namun, dugaan tindakan intimidatif seorang Ketua RT 04 RW 03, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berinisial SN, terhadap seorang wartawan menjadi sorotan publik.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) di depan pos kamling RT 04 RW 03 Sambirejo, saat sejumlah warga sedang bergotong royong membuat taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Insiden bermula ketika wartawan tersebut menanyakan keberadaan taman TOGA yang sebelumnya diketahui berada di sebelah barat rumah SN.

Pertanyaan itu disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan fasilitas lingkungan. Namun, SN disebut merespons dengan nada tinggi. “Taman TOGA dulu memang ada di dekat rumah saya, tapi sekarang rumah saya sudah ada konter,” ujar SN sebagaimana dituturkan wartawan tersebut.

Situasi kemudian disebut memanas. SN diduga melontarkan pernyataan bernada ancaman: “Kalau tempat makan saya diganggu, saya siap keluarkan pedang.” Tak hanya itu, SN juga disebut mengambil sebuah cangkul dan diduga hendak mengayunkannya ke arah wartawan. Sejumlah warga yang berada di lokasi langsung melerai sehingga tidak terjadi bentrokan fisik.

Dugaan peristiwa itu memunculkan pertanyaan serius mengenai etika kepemimpinan dan tanggung jawab seorang Ketua RT. Pakar komunikasi, kepemimpinan, dan etika publik, Dr. Hedy Rahmad, S.I.Kom., CM., M.H., menegaskan bahwa kelembagaan masyarakat di Kota Semarang memiliki pedoman melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Aturan itu mengatur pembentukan, tata kelola, masa bakti, mekanisme pemilihan, hingga pemberhentian pengurus LKK, termasuk RT dan RW.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, H. Sugi Hartono, S.Sos.I., menjelaskan bahwa warga memiliki ruang untuk mengevaluasi kepemimpinan RT. Jika Ketua RT dinilai arogan, warga dapat mengajak berembuk, memberikan teguran, dan bila tidak ada perbaikan, mengusulkan penggantian kepada pihak RW. Usulan itu harus disertai alasan jelas dan bukti kuat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.

“Kalau Pak RT-nya arogan, ya sebaiknya warga mengajak berembuk RT-nya. Kasih teguran. Di kemudian hari, sudah ditegur kok masih begitu, ya bisa saja warga mengusulkan kepada pihak RW untuk penggantian RT,” jelas Sugi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai konflik pribadi. Kritik warga, termasuk pertanyaan jurnalistik, bukan alasan untuk mengintimidasi. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika terdapat keberatan terhadap pemberitaan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui klarifikasi dan hak jawab, bukan dengan ancaman kekerasan.

Karena itu, pihak Kelurahan Sambirejo dan Kecamatan Gayamsari diharapkan segera melakukan klarifikasi dan penelusuran. SN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang. Pada akhirnya, jabatan Ketua RT bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah sosial. Pemimpin lingkungan yang baik seharusnya mampu menerima kritik, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan musyawarah—bukan membalas pertanyaan dengan ancaman.