SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menginisiasi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan Trans Jateng melalui skema Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas pengelolaan yang lebih besar, dengan satu prinsip utama yang ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi: menjaga nafas pelayanan publik.

“Nafas transportasi umum (pemerintah) itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), namun pertimbangan positif dan negatifnya harus matang,” ujar Gubernur Luthfi saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, di kantornya, Jumat (21/11/2025).

Arahan ini meneguhkan komitmen Pemprov Jateng bahwa kehadiran Trans Jateng adalah sebagai instrumen pelayanan bagi masyarakat, bukan semata untuk mencari keuntungan komersial.

Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI M. Andhy Kusuma Hadiri Pembukaan Retreat KPPD di Akmil Magelang, Bukti Nyata Sinergi TNI-Pemerintah Daerah

Menanggapi hal tersebut, Kadishub Jateng, Arif Djatmiko, menyampaikan bahwa perkembangan Trans Jateng telah menunjukkan tren positif. Capaian 9,5 juta penumpang pada tahun 2024 menjadi bukti nyata tingginya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum yang andal.

“Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat untuk tahap selanjutnya, yaitu integrasi menyeluruh,” jelas Arif.

Strategi Integrasi sebagai Tulang Punggung Pengembangan

Polres Klaten Fasilitasi Bakat Remaja Lewat Turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2

Alih-alih sekadar menambah armada, fokus utama ke depan adalah membangun konektivitas yang seamless antara berbagai moda transportasi. Strategi ini mencakup integrasi layanan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan dengan Trans Jateng sebagai penghubung utamanya.

“Dalam skenario ini, penumpang angkutan kota dapat berpindah ke Trans Jateng di halte yang sama. Selanjutnya, penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan dengan angkutan pedesaan dari titik-titik yang telah terhubung. Ini adalah optimasi ekosistem transportasi yang ada,” papar Arif.

Dengan pendekatan ini, Dishub Jateng menargetkan pada tahun 2027 terwujudnya sebuah sistem transportasi terpadu yang menjangkau seluruh jenjang, dari subregional hingga desa.

Peta Jalan Ekspansi dan Cakupan Layanan

Trans Jateng, yang diluncurkan pada 2017, kini telah mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus, telah menjangkau 40% wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peta jalan menuju 2030 telah disusun dengan target yang jelas: penambahan 5 koridor baru sehingga total menjadi 12 koridor.

Ekspansi agresif ini akan meningkatkan cakupan layanan dari 40% menjadi 62,86% wilayah Jawa Tengah, memperluas konektivitas kecamatan dari 10,59% menjadi 17,36%, serta menjangkau lebih banyak desa.

Langkah menuju PPK-BLUD dan strategi integrasi yang komprehensif ini bukan hanya tentang menggerakkan orang, melainkan tentang menyambung seluruh Jawa Tengah dalam satu denyut nadi mobilitas yang lancar, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan optimal bagi kesejahteraan masyarakat