SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mengantisipasi gejolak harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Sebanyak 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar secara masif di seluruh kabupaten/kota hingga Maret mendatang, sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat meninjau pelaksanaan GPM di halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya intervensi pasar di tengah potensi kenaikan harga yang kerap terjadi memasuki momen keagamaan besar.

“Jadi, kita sudah punya jadwal pasar pangan murah. Saat musim hujan tinggi dan nanti bulan Ramadan atau menjelang Lebaran juga. Harga boleh naik, tapi tidak boleh terlalu fluktuatif,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi di hadapan wartawan.

Meski secara umum ketersediaan pangan strategis di Jawa Tengah dilaporkan dalam kondisi surplus, Gubernur mengakui adanya indikasi kenaikan harga pada beberapa komoditas penting. Berdasarkan data pemantauan terkini, harga cabai mengalami lonjakan signifikan sebesar 35,7 persen, menyentuh angka Rp 77.800 per kilogram. Komoditas lain seperti minyak goreng merek Minyakita juga tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 16.300 per liter.

Tak hanya itu, daging kerbau beku dilaporkan naik 38,4 persen menjadi Rp 110.000 per kilogram, sementara jagung untuk pakan ternak ayam petelur berada di kisaran Rp 6.250 per kilogram. Menyikapi hal ini, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penetrasi harga.

“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati Rp 80 ribu. JTAB (Jawa Tengah Agro Berdikari) sudah kita perintahkan melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” ujarnya.

GPM yang merupakan bagian dari program nasional pengendalian inflasi ini, di Jawa Tengah diawali dari Pucang Gading, Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi yang berbatasan dengan Kota Semarang ini dipilih karena dinilai strategis dari sisi distribusi dan akses masyarakat. Sebanyak 11 pelaku usaha dan kelembagaan turut dilibatkan, mulai dari Perum Bulog, RNI, PPI, JTAB, hingga UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kelompok tani, dan pelaku usaha pangan lokal.

Tak hanya mengandalkan GPM, Pemprov Jateng juga mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan penyisiran di sepanjang rantai distribusi. Langkah ini untuk mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat merugikan konsumen. “Harus kita sisir, mulai dari hilirisasi petani, distributor, sampai ke tempat penjualan dan konsumen,” tegas Ahmad Luthfi.

Program ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Nuraini, seorang warga Pucang Gading yang berbelanja di lokasi GPM, mengaku sangat terbantu dengan harga yang ditawarkan. “Cabai di pasar hampir Rp 100 ribu, di sini Rp 65 ribu. Minyak juga lebih murah,” ujarnya dengan wajah sumringah.

Dengan total 308 kali pelaksanaan hingga akhir Maret 2026, Pemprov Jawa Tengah berharap rangkaian Gerakan Pangan Murah ini mampu secara efektif meredam gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini dapat dijalani masyarakat dengan kondisi pangan yang aman, terjangkau, dan terkendali.