SEMARANG, DIKSIBER JATENG – Pelaksanaan rehabilitasi pembangunan Gedung Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mulai menuai sorotan. Proyek dengan nilai anggaran Rp1.872.252.000,00 yang berada di bawah naungan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang dan dikerjakan oleh CV Karya Sakti tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Berdasarkan hasil pantauan wartawan Media Diksiber Jateng pada Jumat (20/11/2026), ditemukan beberapa kondisi yang patut menjadi perhatian serius pihak terkait.
Pertama, papan informasi proyek yang semestinya menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat justru tidak ditempatkan di bagian depan lokasi pekerjaan, melainkan berada di dalam area proyek. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen transparansi informasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Kedua, persoalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam dokumentasi di lokasi, terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi di bangunan bertingkat dengan menggunakan perancah, namun tidak tampak mengenakan APD secara memadai. Helm keselamatan, rompi kerja, dan perlengkapan pelindung lainnya tidak terlihat dikenakan oleh beberapa pekerja yang terdokumentasi.

Ironisnya, di sekitar lokasi justru terpasang papan imbauan tertib K3 yang secara jelas mencantumkan kewajiban penggunaan perlengkapan keselamatan bagi setiap pekerja.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah pihak pelaksana benar-benar menjalankan standar K3 atau hanya sebatas memasang papan imbauan sebagai pelengkap administrasi proyek?
Tidak hanya persoalan K3, aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Ketika wartawan Media Diksiber Jateng mendatangi lokasi pekerjaan, pengawas maupun mandor proyek tidak ditemukan berada di tempat.
Wartawan kemudian meminta keterangan kepada Sekretaris Lurah Tandang mengenai kondisi tersebut. Namun, pihak sekretariat kelurahan menyampaikan tidak mengetahui secara detail karena urusan pengawasan pembangunan ditangani oleh seksi pembangunan yang kebetulan sedang menghadiri kegiatan di Kecamatan Tembalang.
Sementara itu, Lurah Tandang Ony Gunarti Setyo Rini, S.IP, tidak berada di kantor karena sedang sakit.
Keterangan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi dan pengawasan internal terhadap pembangunan gedung kelurahan yang menggunakan anggaran hampir Rp1,9 miliar.
DISTARU HARUS BUKA SUARA
Sebagai instansi yang menaungi kegiatan rehabilitasi pembangunan tersebut, Distaru Kota Semarang perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan proyek dilaksanakan, siapa konsultan pengawas yang bertanggung jawab, serta bagaimana evaluasi terhadap penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah penempatan papan informasi proyek di dalam area pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
CV Karya Sakti selaku pelaksana juga harus menjelaskan mengapa sejumlah pekerja dalam dokumentasi lapangan tidak terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.
Proyek pemerintah bukan hanya dinilai dari berdirinya bangunan dan terserapnya anggaran. Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, keselamatan pekerja, serta efektivitas pengawasan merupakan bagian penting yang harus dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah berjalan tanpa pengawasan yang optimal.
Distaru Kota Semarang diharapkan tidak menutup mata terhadap temuan lapangan ini dan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaaan.
Tinggalkan Balasan