SEMARANG – Kritik terhadap kebijakan publik seharusnya melahirkan dialog, bukan teror. Namun, apa yang dialami aktivis kemasyarakatan, Haris Muntaha, justru sebaliknya. Setelah vokal menyuarakan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS), ia mengaku diteror melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp dari pihak dikenal maupun tidak dikenal.
Isi teror tersebut beragam: mulai dari permintaan agar tidak ikut campur urusan TP3KS, desakan menurunkan (take down) pemberitaan media online, hingga tuduhan tidak berdasar bahwa dirinya adalah bagian dari akun media sosial Instagram bernama “Dinas Kegelapan”.
“Yang seharusnya dijawab adalah substansi kritik mengenai efektivitas TP3KS dan penggunaan anggaran publik. Bukan malah melakukan intimidasi atau upaya pembungkaman terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara terbuka,” tegas Haris kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Menurut Haris, dorongan untuk mengevaluasi TP3KS tidak dilandasi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan menyerap masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, hingga aparatur sipil negara (ASN) yang mempertanyakan efektivitas tim tersebut. Ia menilai, keberadaan TP3KS harus diukur secara objektif berdasarkan capaian kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prinsip efisiensi anggaran daerah.
“Jika setelah evaluasi ternyata kontribusinya tidak signifikan terhadap percepatan pembangunan Kota Semarang, maka pembubaran TP3KS menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Anggaran yang ada seharusnya dialihkan ke program yang lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara TP3KS dan organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa pihak mengaku bingung dalam koordinasi karena adanya arahan dari luar struktur birokrasi formal. Padahal, fungsi tim percepatan seharusnya terbatas pada pemberian kajian dan rekomendasi strategis, sementara pelaksanaan kebijakan tetap menjadi kewenangan wali kota melalui OPD yang telah memiliki tugas jelas.
“Pemerintahan yang sehat harus memiliki garis komando yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketika struktur tambahan justru memunculkan kebingungan koordinasi, maka evaluasi tidak bisa ditunda,” katanya.
Haris juga meminta evaluasi mencakup tenaga ahli di sejumlah OPD. Seluruh pembiayaan dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang terukur dan transparan.
Di tengah tekanan yang terus berdatangan, Haris menegaskan tidak akan menarik pernyataannya. Ia berharap Pemerintah Kota Semarang justru membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada publik.
“Demokrasi tidak boleh kalah oleh intimidasi. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial yang diperlukan agar pemerintahan tetap berjalan di jalur kepentingan rakyat. Yang dibutuhkan saat ini adalah jawaban atas substansi kritik, bukan teror terhadap pihak yang menyampaikannya,” pungkas Haris.
Tinggalkan Balasan