SEMARANG – Dalam kunjungan ke Semarang Samuel DJ Wattimena, Anggota Komisi VII DPR RI mendengar langsung keluhan dan aspirasi dari para pelaku industri rokok rakyat dan petani tembakau. Dialog tersebut terjadi dalam acara Sarasehan dan Konsolidasi Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) di Padepokan Ilir-ilir, Kampung Alam Malon, Gunung Pati, Semarang, Minggu (8/2/2026). Wattimena menegaskan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang, yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi sektor ini di satu sisi, serta aspek kesehatan dan sosial di sisi lain.
Acara yang bertujuan memantapkan struktur organisasi dan membahas penguatan ekonomi kerakyatan ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Guru Besar Manembah Nusantara Iwan Budianto, Ketua Umum DPP P2RPTI Suratno Syukron, perwakilan Dekopin Pandu Setiawan, serta Pimpinan Padepokan Ilir-ilir Sunan Kalijogo, Romo Lilik Bukhori.
Samuel Wattimena menyoroti kondisi dilematis yang dihadapi industri rokok rakyat. Ia menilai, regulasi yang semakin ketat—mulai dari pembatasan iklan, larangan promosi, hingga penerapan kawasan tanpa rokok—telah mempersempit ruang gerak produsen, terutama skala menengah ke bawah.
“Ini persoalan yang sensitif. Ruang industri rokok dipersempit, sementara produsen rokok dan petani tembakau sebagian besar berasal dari masyarakat. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara, baik pajak maupun cukai, termasuk yang terbesar,” ujar Wattimena di hadapan peserta.
Ia menegaskan, kehadirannya adalah untuk menyambung silaturahmi dan mendengar langsung suara para pelaku. “Agenda saya adalah silaturahmi dan mendengar. Ini pengalaman baru bagi saya, terutama memahami peran produsen rokok rakyat yang menopang kebutuhan masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Wattimena mengakui persoalan rokok bersifat kompleks dan tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. “Kita tidak bisa serta-merta meniadakan rokok dari kehidupan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Di luar isu ekonomi, legislator tersebut juga menekankan pentingnya penguatan nilai budaya Nusantara. Ia mengapresiasi peran tempat seperti Padepokan Ilir-ilir dalam melestarikan etika dan kebudayaan Jawa. “Etika dan nilai budaya Nusantara adalah identitas bangsa. Ini penting untuk terus dihidupkan agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah pergaulan global,” pungkasnya.
Sarasehan ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif yang menghubungkan pelaku usaha, petani, dan pembuat kebijakan. Aspirasi yang terkumpul rencananya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat parlemen, dengan tujuan mencari titik temu antara keberlanjutan ekonomi rakyat dan tanggung jawab sosial.
Tinggalkan Balasan