SEMARANG – DPP P2RPTI ( Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia ) melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, guna membahas langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku industri tembakau skala menengah ke bawah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Jalan Pahlawan No. 9, Kota Semarang, Selasa (3/2/2026).
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum P2RPTI, Dr. Suratno Syukron, S.Pd., M.Pd., tersebut bertujuan mendorong optimalisasi dana DBHCHT dan peran pemerintah daerah dalam menciptakan stabilisasi dan keberlanjutan sektor tembakau, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi ribuan keluarga di Jawa Tengah.
Dalam paparannya, DPP P2RPTI menyampaikan sejumlah fakta lapangan yang memprihatinkan. Data dari divisi advokasi dan hukum menunjukkan banyaknya petani dan pengusaha kecil tembakau di wilayah seperti Kudus, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, dan Boyolali yang masih bergulat dengan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan pola usaha “jatuh bangun” pada sejumlah perusahaan rokok lokal, yang hanya aktif saat mendapatkan order, kemudian stagnan.
“Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan intervensi yang tepat dari pemerintah. Tidak hanya sekadar bantuan, tetapi pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Suratno.
Lebih lanjut, P2RPTI mengusulkan agar program bantuan sosial (bansos) dan pembinaan dari pemerintah dapat lebih tepat sasaran, menyentuh langsung para petani dan korban PHK di sektor ini. Bantuan tidak hanya efektif dalam bentuk tunai, tetapi lebih diperlukan dalam bentuk pendampingan teknis, sharing pengetahuan, penyediaan bibit unggul, alat tanam, serta dukungan pemasaran yang dapat menopang usaha dari hulu ke hilir.
“Evaluasi di lapangan menunjukkan, bantuan yang selama ini diberikan sering kali belum optimal dan kurang efektif. Sasaran harus tepat, yaitu para petani dan keluarga yang benar-benar terdampak,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, dr Hayyi juga mengusulkan pembentukan Dana Abadi Umat dari DBHCHT untuk bidang kesehatan yang dikelola secara berkelanjutan dan akuntabel.
Dana pokok tetap utuh, sementara hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk mendukung operasional klinik dan rumah sakit.
Skema ini diarahkan untuk memperkuat layanan penyakit akibat rokok seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan.
Sekda Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik aspirasi dan masukan dari P2RPTI. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendengar dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi petani, dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.
“Kami apresiasi data dan kajian yang disampaikan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk mengevaluasi dan menyusun program yang lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor tembakau,” kata Sumarno.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan P2RPTI, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, stabilisasi harga komoditas, dan penciptaan iklim usaha yang sehat bagi petani serta pelaku industri tembakau lokal di Jawa Tengah.
Tinggalkan Balasan