Tegal – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia pendidikan nasional.
Menurutnya, lemahnya integrasi kebijakan antar-kementerian, belum optimalnya pengelolaan anggaran pendidikan, hingga derasnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter peserta didik menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Fikri saat menjadi narasumber dalam workshop pendidikan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pendidikan yang Lebih Terintegrasi, Akuntabel, dan Berkarakter” yang digelar di Kota Tegal, Minggu (19/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para guru dari wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Slawi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh.
Dalam paparannya, Fikri menegaskan bahwa ego sektoral antar-kementerian dan lembaga masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif.
Padahal, sektor pendidikan telah memperoleh alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana amanat konstitusi. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
“Anggaran pendidikan 20 persen sering diperdebatkan, nilainya sangat besar. Namun faktanya, keluhan masyarakat masih banyak. UKT masih tinggi, bahkan sekitar 10 persen calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos melalui jalur SNBT maupun SNBP akhirnya tidak melakukan daftar ulang karena berbagai kendala,” ungkap Fikri.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola pendidikan masih memerlukan pembenahan secara fundamental. Integrasi kebijakan, sinkronisasi program antar-instansi, serta penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran dinilai menjadi langkah penting agar manfaat anggaran pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain persoalan pembiayaan, Fikri juga mengingatkan pentingnya memperkuat pendidikan karakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga harus mampu membentuk generasi yang berintegritas, beretika, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
Melalui forum tersebut, Fikri berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga cita-cita mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul dapat terwujud secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan