SEMARANG – Di tengah dinamika demokrasi yang kerap diwarnai gesekan, Polda Jawa Tengah mengambil langkah berbeda dengan mengedepankan senyuman dan dialog sebagai tameng utama. Rabu (26/8/2026), Polda Jateng secara resmi menyiapkan ratusan Polwan negosiator untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan penyampaian pendapat di Kota Semarang. Kehadiran mereka bukan untuk berhadap-hadapan dengan massa, melainkan untuk merangkul, mendengar, dan menjembatani aspirasi mahasiswa serta peserta aksi melalui pendekatan yang humanis dan penuh empati.
Ratusan Polwan negosiator ini merupakan bagian dari kekuatan personel gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang yang dikerahkan untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan unjuk rasa. Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh tim negosiator mengikuti apel kesiapan di Mapolda Jateng, di mana mereka menerima pengarahan mendalam dan pembagian ploting tugas. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mematangkan strategi komunikasi sekaligus menegaskan bahwa setiap personel harus siap secara mental dan keterampilan dalam membangun dialog yang produktif.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Yuliyanto, menegaskan bahwa tim Polwan negosiator memiliki peran strategis yang jauh melampaui sekadar pengamanan fisik. Mereka bertugas membangun komunikasi intensif dengan peserta aksi, menyampaikan imbauan secara persuasif, serta membantu menjaga agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dalam suasana yang tertib, aman, dan kondusif. Menurutnya, keberadaan tim ini merupakan perwujudan nyata dari pendekatan Polri yang mengutamakan dialog dan komunikasi sebagai solusi utama dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
“Negosiator memiliki peran penting untuk membangun komunikasi dengan peserta aksi. Kami ingin setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi melalui dialog,” ujar Kombes Pol Yuliyanto dengan tegas. Dirinya juga menekankan bahwa para peserta penyampaian pendapat adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk bersuara. Karena itu, komunikasi yang dibangun harus dilandasi sikap saling menghormati, tanpa membedakan status atau latar belakang, demi terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat.
“Peserta memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Kami menghormati hak tersebut dan mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang damai, tertib dan bertanggung jawab,” tambahnya. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim negosiator akan aktif berinteraksi dengan peserta aksi maupun pihak terkait guna mencegah kesalahpahaman dan meredam potensi gesekan sejak dini. Pendekatan persuasif menjadi kunci utama, sehingga setiap dinamika yang muncul dapat direspons dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh pihak yang terlibat.
Mengakhiri arahannya, Kombes Pol Yuliyanto menegaskan bahwa esensi kehadiran Polri di tengah aksi adalah untuk melayani, bukan untuk melawan. “Polri tidak hadir untuk berhadap-hadapan dengan mahasiswa. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman dan tertib, sementara masyarakat lainnya juga tetap dapat menjalankan aktivitasnya,” pungkasnya. Polda Jateng pun mengajak seluruh elemen, terutama peserta penyampaian pendapat, untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi di Kota Semarang dengan tetap mengedepankan kedamaian, menghormati hak masyarakat lain, serta menjaga situasi kota tetap kondusif demi kebaikan bersama.
Tinggalkan Balasan