SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara resmi mengajak para pelaku industri perhotelan dan restoran untuk berkolaborasi mempercepat pengembangan pariwisata, dengan fokus khusus pada wisata syariah dan sport tourism. Ajakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Jateng.
“Bagi kami, momentum ini sangat sejalan dengan program Pak Gubernur. Di tahun 2027 nanti, kita akan lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah,” ujar Sumarno saat memberikan sambutan pada acara Welcoming Dinner Rakernas I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/2/2026) malam.
Sumarno menegaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan strategi utama untuk mendongkrak struktur ekonomi Jateng yang saat ini masih bertumpu pada sektor konsumsi. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan langsung menggerakkan daya beli masyarakat dan menghidupkan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jateng telah melakukan reorganisasi dengan membentuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Integrasi ini diharapkan menciptakan sinergi kuat antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Selain wisata syariah, Sekda juga menyoroti sport tourism, khususnya event lari (road run dan trail run), sebagai magnet wisatawan yang efektif. “Kami sudah mendorong hampir seluruh daerah untuk mengadakan event lari. Ini cara paling mudah untuk mendatangkan orang,” tutur Sumarno.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Jateng sebagai tuan rumah Rakernas PHRI dan meminta dukungan PHRI seluruh Indonesia untuk mempromosikan potensi wisata Jateng.

Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Jateng. Ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, seperti perlunya sosialisasi perubahan regulasi (KBLI) dan standarisasi akomodasi (homestay) agar tidak tumpang tindih dengan industri perhotelan.
Kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi pelaku usaha ini diharapkan dapat menghasilkan akselerasi nyata dalam pembangunan pariwisata Jateng yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan